Anggaran Dasar Himapena

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MUQODIMAH

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa sesungguhnya Allah swt telah memberi pedoman yang jelas akan aturan-aturan kehidupan ini. Dan sesungguhnya segala bentuk kebatilan ini akan lenyap dimuka bumi ini apabila kebenaran tetap tegak dan kokoh diperjuangkan melalui suatu organisasi dan mekanisme manajemen yan religius, edukatif, dan ilmiah. Sehingga akan tercapai suatu sasaran dan atau tujuan yang optimal, efektif, dan efisien.

Menyadari akan pentingnya pencapaian cita-cita dan tujuan yang mulia tersebut, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah yang mempunyai aturan yang jelas dan legitimate guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kami meyakini bahwasanya kebijakan yang tak teroganisir akan kalah oleh kebatilan yang tersusun rapi.

Oleh karena itu, dengan memohon ridho Allah swt, kami Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, memandang perlu membentuk aturan organisasi yang jelas dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman yang fundamental. Anggaran Dasar tersebut selengkapnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran yang selanjutnya diakronimkan menjadi HIMAPENA.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

HIMAPENA didirikan pada tahun 2006 di Bandung untuk waktu yang tidak ditentukan batasnya dan berkedudukan di Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN LANDASAN

Pasal 3

Asas

HIMAPENA berdasarkan pada asas Islam.

Pasal 4

Landasan

HIMAPENA berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan

1.      Membina pribadi yang edukatif, ilmiah, dan religius.

2.      Berperan aktif dalam usaha di bidang pendidikan, ilmiah dan sosial kemasyarakatan.

3.      Mengembangkan potensi diri warga pendidikan manajemen perkantoran seoptimal mungkin.

4.      Turut mendukung terwujudnya Tridarma perguruan tinggi.

5.      Melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasian HIMAPENA.

BAB IV

SIFAT DAN STATUS

Pasal 6

Sifat

HIMAPENA adalah organisasi intra-universiter.

Pasal 7

Status

HIMAPENA adalah organisasi mahasiswa tertinggi di program studi pendidikan manajemen perkantoran yang independen dalam pengorganisasiannya yang berada dibawah komando BEM REMA UPI dan tidak terikat dengan struktural lembaga universitas.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota

1.      Anggota HIMAPENA adalah mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran yang terdaftar di UPI.

2.      Anggota HIMAPENA terdiri:

a.       Anggota biasa

b.      Anggota magang

c.       Anggota pengurus

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Umum Mahasiswa HIMAPENA.

Pasal 10

Unsur Organisasi

HIMAPENA terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan anggota.

BAB VII

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 11

Jenis-jenis Musyawarah Mahasiswa

Musyawarah Mahasiswa HIMAPENA terdiri dari:

1.      Musyawarah Umum Mahasiswa (MUM)

2.      Musyawarah Istimewa Mahasiswa (MIM)

Pasal 12

Hierarki Musyawarah

1.      Musyawarah tertinggi berada pada MUM HIMAPENA yang diselenggarakan setiap satu periode fiskal kepengurusan.

2.      MIM HIMAPENA diselenggarakan apabila kepengurusan dinilai tidak bisa mengemban dan atau melaksanakan amanah MUM HIMAPENA dengan persetujuan 2/3 dari jumlah fraksi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan HIMAPENA diperoleh diri:

1.      Iuran kemahasiswaan.

2.      Sumbangan halal dan tidak mengikat.

3.      Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan oleh :

1. Musyawarah Umum Mahasiswa HIMAPENA yang diusulkan oleh dewan komisaris dan dihadiri peserta sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah fraksi.

2. Musyawarah Istimewa mahasiswa HIMAPENA yang  diusulkan oleh dewan komisaris dengan persetujuan dan dihadiri peserta sekurang-kurangnya 2/3 jumlah fraksi.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

1.      Anggaran Dasar ini disahkan sejak tanggal ditetapkan.

2.      Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.